Program Pengentasan Kemiskinan Perlu Evaluasi Pelaksanaannya

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia, hasilnya tidak seimbang dengan besarnya anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah, mulai pusat hingga daerah, sehingga perlu dilakukan evaluasi oleh banyak pihak terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan para pelaku dibawah.

Hal tersebut disinggung Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, M.Si pada acara Sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan di Pendopo Agung Kraton Sumenep, Kamis (22/05) kemarin. Diakui, dari pemaparan di Depatemen Dalam Negeri (Depdagri) beberapa waktu lalu di Jakarta, terungkap jika dari dana 200 persen lebih sejak era reformasi dari masa orde baru yang dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan, hasilnya ternyata tidak sampai 3 persen.

“Tentu hal ini banyak hal yang perlu menjadi evaluasi banyak pihak, bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini betul-betul bisa memberdayakan masyarakat,”ungkapnya.

Kegiatan program pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), namun sejumlah program yang dikucurkan mulai dari pusat, Propinsi hingga Kabupaten/Kota, yang langsung menyentuh masyarakat di Desa masih perlu dilakukan evaluasi.

Jadi, tegas Bupati, hal itu tentu ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalamnya. Karena, seharusnya dana yang langsung masuk ke Desa itu lebih maksimal dalam mengentaskan kemiskinan. Karena itu, khususnya di Kabupaten Sumenep, Bupati berharap semua pihak, baik pelaksana dan relawan masyarakat, apapun program yang masuk ke Desa, bagaimana mengatur keuangan dengan baik.

“Karena, selama ini yang terjadi ada indikasi cara me-manage keuangan yang kurang bisa dibanggakan, utamanya dalam administasi maupun sisi lainnya,”tambahnya.

 

Sumber : http://sumenep.go.id/?page=detailberita.html&id=20773